JAKARTA, Klikaktual.com- Kebijakam PPKM Darurat disosor politikus PKS Netty Prasetiyani Heryawan. Dia meminta pemerintah melakukan sinkronisasi dan koordinasi antara pusat dan daerah agar tidak menjadi kebijakan mandul dan tidak efektif.
"Pemerintah harus menjelaskan bagaimana penerapan PPKM Darurat di lapangan. Apa yang membedakan PPKM darurat dari kebijakan PPKM Mikro dan PSBB? Indikatornya harus di-break down, jangan hanya ganti istilah yang membuat lelah publik," kata Netty dalam keterangan media, dikutip dari laman resmi DPP PKS, Jumat (2/7/2021).
"Pemerintah harus melakukan sinkronisasi dan koordinasi kebijakan dengan pemda agar tidak terjadi kebingungan dan penolakan. Bukankah ujung tombak pelaksanaan PPKM Darurat ada di pemda? Jangan sampai kebijakan jadi mandul dan tidak efektif karena kurangnya koordinasi pusat-daerah," sambung Ketua Tim Covid-19 FPKS ini.
|BACA JUGA: Sasar 38,8 Juta Keluarga, Bansos Covid-19 di Masa PPKM Darurat Cair Pekan Kedua Juli
Netty juga menilai kebijakan PPKM Darurat sebagai langkah terlambat. "Seharusnya kebijakan tarik rem darurat sudah dilakukan sejak awal, sebagai bentuk keseriusan pemerintah melakukan pengetatan mobilitas. Ini kan jadi seperti terlambat menyadari bahaya," katanya.
Per 30 Juni, tercatat ada penambahan sebanyak 21.807 kasus positif sehingga bertambah menjadi 2.178.272 kasus positif tercatat, dan total 58.491 korban meninggal sepanjang pandemi di Indonesia. Sedangkan capaian vaksinasi kedua untuk tiga sasaran di Indonesia baru 33,37 persen atau 13.465.499 jiwa dari target 40.349.049 jiwa.
Menurut anggota Komisi IX DPR RI ini, tambahan kasus eksponensial ini membutuhkan strategi pengendalian pandemi (flattening the curve) yang proven dan terukur.
